Pemerintah Kab. Sumbawa bagian.organisasi@sumbawakab.go.id
Jl. Garuda No.1, Sumbawa Besar
Sistem Kolaborasi Evaluasi Kelembagaan

SILABRASI SIGAP
Kabupaten Sumbawa

Platform digital evaluasi kelembagaan dan kualitas pelayanan publik untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas layanan pemerintah daerah.

9
Unsur Pelayanan
2
Semester Evaluasi
100%
Digital
Layanan Evaluasi Utama
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah
Forum Konsultasi Publik (FKP)
Monitoring SOP & Standar Pelayanan
Laporan & Tindak Lanjut Evaluasi
Tentang SILABRASI SIGAP
Bagian Organisasi
Kab. Sumbawa — Resmi

Tentang SILABRASI SIGAP
Kabupaten Sumbawa

Sistem Kolaborasi Evaluasi Kelembagaan dan Pelayanan Publik Kabupaten Sumbawa bertujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan perangkat daerah melalui digitalisasi evaluasi serta proses administrasi dan partisipasi masyarakat.

Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur utama yang mendukung analisis keputusan kelembagaan serta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas layanan publik.

Evaluasi Kelembagaan dan Pembinaan Penataan Perangkat Daerah
  1. Evaluasi Kelembagaan
    Mengukur Skor Komposit Kelembagaan yang mencerminkan efektivitas organisasi dari sisi struktur dan proses sebagai kemampuan mengakomodir kebutuhan internal serta adaptasi terhadap dinamika lingkungan eksternal.
  2. Kematangan Kelembagaan
    Mengukur Tingkat Kematangan Perangkat Daerah secara berkala dan terstruktur.
Kualitas Pelayanan Publik
  1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) — Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.
  2. Laporan Survei dan Tindak Lanjut — Menganalisis hasil survei dan menindaklanjuti masukan masyarakat.
  3. Forum Konsultasi Publik (FKP) — Wadah interaktif bagi masyarakat menyampaikan aspirasi dengan jaminan tindak lanjut.
  4. Standar Operasional Prosedur (SOP) — Penyediaan serta evaluasi berkala SOP layanan publik.
  5. Standar Pelayanan (SP) — Menjamin pelayanan sesuai standar dan menindaklanjuti perbaikan bila diperlukan.

Dengan hadirnya sistem ini, proses pengambilan keputusan Tim Pelaksana Bagian Organisasi dapat lebih efektif dan masyarakat dapat lebih mudah berpartisipasi dalam pengawasan serta perbaikan layanan publik.

Dokumen dan Regulasi

Pelayanan dilaksanakan berdasarkan dasar hukum dan peraturan perundangan yang berlaku serta dokumen pendukung lainnya.

Daftar Dokumen dan Regulasi
No Nama Dokumen Aksi
1
Permenpan 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Lihat
2
PERMENPAN NOMOR 14 TAHUN 2017
Lihat
3
SE SKM Nomor 12 Tahun 2023
Lihat
4
Surat Deputi tentang Pelaporan SKM
Lihat
5
Materi Paparan Standar Pelayanan
Lihat
6
Paparan Kebijakan SKM Tahun 2023
Lihat
7
Paparan Monev FKP NTB
Lihat
8
Paparan Monev FKP Riau 2024
Lihat
9
Paparan Monev SKM NTB
Lihat
10
Paparan SKM 2024
Lihat
11
Paparan SKM_Sosialisasi SKMFKP
Lihat
12
Paparan Sosialisasi FKP Mei 2024
Lihat
13
Paparan Standar Pelayanan Mei 2024
Lihat

9 Unsur Survey

Disusun berdasarkan Permenpan-RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

U1
Persyaratan
U2
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
U3
Waktu Penyelesaian
U4
Biaya / Tarif
U5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
U6
Kompetensi Pelaksana
U7
Perilaku Pelaksana
U8
Sarana dan Prasarana
U9
Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Publikasi

Pemkab Sumbawa melakukan evaluasi berkala terhadap hasil survei sebagai patokan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Survey Kepuasan Masyarakat
Tahun 2026
89.3
Nilai IKM
Indeks Kepuasan Masyarakat
155
Total Responden
Laporan Perangkat Daerah — SKM, FKP, SOP & SP Tahun 2026 Semester I
No Nama Perangkat Daerah Laporan
A B C D E F
A : Laporan SKM
B : Tindak Lanjut SKM
C : Laporan FKP
D : Tindak Lanjut FKP
E : Tindak Lanjut SOP
F : Tindak Lanjut SP